TIDAK MENDAPAT KEADILAN DALAM 2 PUTUSAN SIDANG PIDANA PENIPUAN DAN SK PENSIUN PNS BELUM KEMBALI DARI BANK PURWOREJO JATENG
Purworejo, Jawa Tengah — Ratusan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purworejo terus berjuang menuntut keadilan atas dugaan kejahatan korporasi perbankan yang telah merampas hak-hak mereka selama bertahun-tahun. Kasus ini berawal dari modus pinjaman yang melibatkan terpidana Dwi Rahayu, yang disebut-sebut menawarkan proyek fiktif kepada para pensiunan.
Dalam skemanya, korban dijanjikan keuntungan dari proyek tertentu sehingga bersedia menyerahkan SK Pensiun sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Faktanya, proyek tersebut tidak pernah ada, sementara gaji dan tunjangan pensiun korban tetap dipotong setiap bulan oleh pihak bank.
Para pensiunan menegaskan, mereka tidak pernah menerima manfaat dari pinjaman maupun proyek tersebut, tetapi justru kehilangan hak finansialnya. SK Pensiun yang seharusnya menjadi hak pribadi bahkan ditahan oleh pihak perbankan, membuat korban tidak bisa mengakses haknya.
“Kami bersama teman-teman sudah mendapat perlindungan hukum dari LPSK. Kami berani bersuara, karena jelas SK kami ditahan, cicilan terus berjalan, padahal proyek yang dijanjikan Dwi Rahayu itu fiktif. Ini rapi sekali modusnya. Kalau bukan kejahatan korporasi, apa lagi?” ujar salah satu korban.
Langkah Konkret: Pemblokiran Gaji di Taspen Pusat
Dipimpin oleh Pak Istono selaku koordinator korban, didampingi Pak Haris, rombongan para pensiunan berangkat ke Jakarta dengan membawa surat pernyataan pemblokiran gaji untuk diserahkan ke Taspen Pusat.
“Hari ini saya akan mengantarkan surat pemblokiran ke Taspen Pusat. Ada 106 korban, mungkin lebih, karena ada yang punya dua SK. Kalau diblokir, artinya gaji kami utuh. Kalau tidak, kami tetap dirugikan,” tegas Pak Istono.
Pemblokiran ini sudah mulai diproses sejak 29 Agustus lalu dan seluruh syarat administrasi telah disetujui Taspen. Jika lancar, pemblokiran akan berlaku pada September disampaikan oleh Kepala Divisi Pengaduan Kepada Para korban bahkan sudah menyiapkan rekening baru agar gaji masuk langsung tanpa potongan.
Laporan ke KPK dan KEJAGUNG JAMPIDSUS : Pencucian Uang
Selain ke Taspen, rombongan juga berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jampidsus Kejagung RI untuk melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut Pak Istono, dana pensiun yang seharusnya ditransfer ke rekening para pensiunan justru diputar melalui skema kredit berbasis proyek fiktif. Uang negara yang berasal dari kas pensiun ASN digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.
“Ini uang negara, gaji kami dari negara. Tapi praktiknya SK ditahan karena pinjaman untuk proyek yang ternyata fiktif. Kalau tanpa dirayu Dwi Rahayu, kami tidak akan menyerahkan SK. Inilah yang kami sebut pencucian uang,” jelasnya.
Dasar Hukum yang Dilanggar
Para korban menegaskan bahwa kasus ini tidak sekadar masalah utang-piutang, melainkan pelanggaran hukum serius. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal 49 ayat (1) huruf a: Melarang direksi, komisaris, atau pegawai bank membuat pencatatan palsu, menghilangkan, atau mengubah laporan.
→ Relevan karena pinjaman berbasis proyek fiktif tetap dicatat sebagai utang sah.
2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Pasal 2 & Pasal 29: Menjamin hak konsumen atas perlakuan adil dan melarang praktik yang menyesatkan atau menekan konsumen. Sama Halnya dengan Perpres 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas Perlindungan Konsumen).
→ Korban disesatkan dengan janji proyek yang tidak pernah ada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 huruf a dan b: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta diperlakukan secara adil.
→ Hak korban dilanggar karena gaji dipotong tanpa adanya manfaat nyata. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, atau menggunakan harta yang diduga hasil tindak pidana diancam 20 tahun penjara.
→ Dana pensiun dialihkan melalui skema proyek fiktif untuk kepentingan pihak lain. - UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri (jo. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS)
- Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Kekayaan Negara
- Undang-undang no 1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara
Hak pensiun adalah hak pribadi ASN, tidak boleh ditahan atau dipotong tanpa dasar hukum yang sah.
Optimisme dan Perjuangan Panjang
Meskipun menyadari risiko akan didatangi debt collector setelah pemblokiran, para korban siap menghadapi.
“Kalau ada penagih datang, bilang saja tidak punya uang. Karena memang tidak ada. Yang penting gaji kami kembali utuh dulu,” ujar Pak Istono.
Ia menambahkan, perjuangan ini bukan hanya soal 106 korban, tetapi juga demi mencegah kasus serupa terjadi lagi.
“Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selembut rambut pun kalau ada lubang pasti terbongkar. Kami yakin, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap,” tegasnya.
Seruan kepada Presiden dan Lembaga Negara
Para korban menutup pernyataannya dengan harapan besar kepada Presiden RI serta lembaga negara terkait agar segera turun tangan.
“Mohon Pak Presiden bantu kami. Kami ini abdi negara, puluhan tahun mengabdi. Setelah pensiun seharusnya menikmati masa tua, bukan malah diperas dengan modus proyek fiktif. Kami minta SK Pensiun kami dikembalikan, potongan dihentikan, dan uang kami dikembalikan.”
Kerjasama KEMENKEU, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Dengan PT. TASPEN, Tbk dan PT. ASABRI
Dalam Hal ini Kesepakatan Bersama telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilangsungkan oleh PT Taspen Persero dan PT. ASABRI. kemudian Nota Kesepahaman PT Taspen Dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor : MOU-12/DIR/2022 dengan 30/HM.04.01/2022 tentang Sinergi Pengelolaan Data Dan /atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun. Kemudian Kesepakatan Bersama antara PT. Taspen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor MOU-5/DIR/2023 Dan Nomor 120.13/022/2023.
Selanjutnya MOU Badan Kepegawaian Negara dengan Mandiri Taspen Nomor 15/K/KS/V/2018 Dan Nomor DIR/PKS/016/V/2018 TENTANG PELAKSANAAN FLAGGING DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DAN/ATAU SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (SKEP) BAGI PENERIMA FASILITAS PERBANKAN BANK MANDIRI TASPEN, Dan Nota Kesepahaman antara PT. ASABRI DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dengan Nomor MOU/HK.02/01.AS/XI/2020 dan Nomor 40/K/KS/XI/2020 Tentang Pemanfaatan data Pegawai Negeri sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dikelola PT. ASABRI PERSERO DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. dengan adanya MOU ini, Para Korban Meminta untuk Mengembalikan Dana Dari Awal sebesar Rp. 27 Milliar Kerugian Negara yang dimana kami tidak Menerima Langsung karena sudah diambil Langsung Terdakwa dan Terpidana Dwi Rahayu kemudian Potongan Tiap Bulan dari Tahun 2017 sampai 2025 sebesar Rp. 30 Milliar total Rp. 57 Milliar agar Jampidsus Kejagung dan KPK serta Mabes Polri Mengungkap Kasus Pencucian Uang tersebut yang harus diganti Rugi Kepada Korban Pencucian Uang SK PENSIUN PNS PURWOREJO JAWA TENGAH.
Kesimpulan
Kasus pensiunan ASN Purworejo bukan sekadar sengketa kredit, melainkan dugaan kejahatan korporasi terstruktur yang melibatkan oknum perbankan dan berawal dari proyek fiktif yang ditawarkan Dwi Rahayu. Dengan membawa persoalan ini ke Taspen Pusat dan KPK, para korban berharap keadilan ditegakkan, hak-hak mereka dipulihkan, serta tidak ada lagi korban baru yang jatuh ke dalam praktik serupa.
www.merahputihastacitanews.com

Purworejo, Jawa Tengah — Ratusan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Purworejo terus berjuang menuntut keadilan atas dugaan kejahatan korporasi perbankan yang telah merampas hak-hak mereka selama bertahun-tahun. Kasus ini berawal dari modus pinjaman yang melibatkan terpidana Dwi Rahayu, yang disebut-sebut menawarkan proyek fiktif kepada para pensiunan.
Dalam skemanya, korban dijanjikan keuntungan dari proyek tertentu sehingga bersedia menyerahkan SK Pensiun sebagai jaminan untuk meminjam uang di bank. Faktanya, proyek tersebut tidak pernah ada, sementara gaji dan tunjangan pensiun korban tetap dipotong setiap bulan oleh pihak bank.
Para pensiunan menegaskan, mereka tidak pernah menerima manfaat dari pinjaman maupun proyek tersebut, tetapi justru kehilangan hak finansialnya. SK Pensiun yang seharusnya menjadi hak pribadi bahkan ditahan oleh pihak perbankan, membuat korban tidak bisa mengakses haknya.
“Kami bersama teman-teman sudah mendapat perlindungan hukum dari LPSK. Kami berani bersuara, karena jelas SK kami ditahan, cicilan terus berjalan, padahal proyek yang dijanjikan Dwi Rahayu itu fiktif. Ini rapi sekali modusnya. Kalau bukan kejahatan korporasi, apa lagi?” ujar salah satu korban.
Langkah Konkret: Pemblokiran Gaji di Taspen Pusat
Dipimpin oleh Pak Istono selaku koordinator korban, didampingi Pak Haris, rombongan para pensiunan berangkat ke Jakarta dengan membawa surat pernyataan pemblokiran gaji untuk diserahkan ke Taspen Pusat.
“Hari ini saya akan mengantarkan surat pemblokiran ke Taspen Pusat. Ada 106 korban, mungkin lebih, karena ada yang punya dua SK. Kalau diblokir, artinya gaji kami utuh. Kalau tidak, kami tetap dirugikan,” tegas Pak Istono.
Pemblokiran ini sudah mulai diproses sejak 29 Agustus lalu dan seluruh syarat administrasi telah disetujui Taspen. Jika lancar, pemblokiran akan berlaku pada September disampaikan oleh Kepala Divisi Pengaduan Kepada Para korban bahkan sudah menyiapkan rekening baru agar gaji masuk langsung tanpa potongan.
Laporan ke KPK dan KEJAGUNG JAMPIDSUS : Pencucian Uang
Selain ke Taspen, rombongan juga berencana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jampidsus Kejagung RI untuk melaporkan indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menurut Pak Istono, dana pensiun yang seharusnya ditransfer ke rekening para pensiunan justru diputar melalui skema kredit berbasis proyek fiktif. Uang negara yang berasal dari kas pensiun ASN digunakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban.
“Ini uang negara, gaji kami dari negara. Tapi praktiknya SK ditahan karena pinjaman untuk proyek yang ternyata fiktif. Kalau tanpa dirayu Dwi Rahayu, kami tidak akan menyerahkan SK. Inilah yang kami sebut pencucian uang,” jelasnya.
Dasar Hukum yang Dilanggar
Para korban menegaskan bahwa kasus ini tidak sekadar masalah utang-piutang, melainkan pelanggaran hukum serius. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Pasal 49 ayat (1) huruf a: Melarang direksi, komisaris, atau pegawai bank membuat pencatatan palsu, menghilangkan, atau mengubah laporan.
→ Relevan karena pinjaman berbasis proyek fiktif tetap dicatat sebagai utang sah.
2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
Pasal 2 & Pasal 29: Menjamin hak konsumen atas perlakuan adil dan melarang praktik yang menyesatkan atau menekan konsumen. Sama Halnya dengan Perpres 49 Tahun 2024 Tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (Stranas Perlindungan Konsumen).
→ Korban disesatkan dengan janji proyek yang tidak pernah ada.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pasal 4 huruf a dan b: Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, serta diperlakukan secara adil.
→ Hak korban dilanggar karena gaji dipotong tanpa adanya manfaat nyata. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, atau menggunakan harta yang diduga hasil tindak pidana diancam 20 tahun penjara.
→ Dana pensiun dialihkan melalui skema proyek fiktif untuk kepentingan pihak lain. - UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Negeri (jo. PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS)
- Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Kekayaan Negara
- Undang-undang no 1 Tahun 2004 Tentang Bendahara Negara
Hak pensiun adalah hak pribadi ASN, tidak boleh ditahan atau dipotong tanpa dasar hukum yang sah.
Optimisme dan Perjuangan Panjang
Meskipun menyadari risiko akan didatangi debt collector setelah pemblokiran, para korban siap menghadapi.
“Kalau ada penagih datang, bilang saja tidak punya uang. Karena memang tidak ada. Yang penting gaji kami kembali utuh dulu,” ujar Pak Istono.
Ia menambahkan, perjuangan ini bukan hanya soal 106 korban, tetapi juga demi mencegah kasus serupa terjadi lagi.
“Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selembut rambut pun kalau ada lubang pasti terbongkar. Kami yakin, cepat atau lambat kebenaran akan terungkap,” tegasnya.
Seruan kepada Presiden dan Lembaga Negara
Para korban menutup pernyataannya dengan harapan besar kepada Presiden RI serta lembaga negara terkait agar segera turun tangan.
“Mohon Pak Presiden bantu kami. Kami ini abdi negara, puluhan tahun mengabdi. Setelah pensiun seharusnya menikmati masa tua, bukan malah diperas dengan modus proyek fiktif. Kami minta SK Pensiun kami dikembalikan, potongan dihentikan, dan uang kami dikembalikan.”
Kerjasama KEMENKEU, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH Dengan PT. TASPEN, Tbk dan PT. ASABRI
Dalam Hal ini Kesepakatan Bersama telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2021 tentang Biaya operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilangsungkan oleh PT Taspen Persero dan PT. ASABRI. kemudian Nota Kesepahaman PT Taspen Dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor : MOU-12/DIR/2022 dengan 30/HM.04.01/2022 tentang Sinergi Pengelolaan Data Dan /atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun. Kemudian Kesepakatan Bersama antara PT. Taspen dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor MOU-5/DIR/2023 Dan Nomor 120.13/022/2023.
Selanjutnya MOU Badan Kepegawaian Negara dengan Mandiri Taspen Nomor 15/K/KS/V/2018 Dan Nomor DIR/PKS/016/V/2018 TENTANG PELAKSANAAN FLAGGING DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN DAN/ATAU SURAT PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN (SKEP) BAGI PENERIMA FASILITAS PERBANKAN BANK MANDIRI TASPEN, Dan Nota Kesepahaman antara PT. ASABRI DENGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dengan Nomor MOU/HK.02/01.AS/XI/2020 dan Nomor 40/K/KS/XI/2020 Tentang Pemanfaatan data Pegawai Negeri sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dikelola PT. ASABRI PERSERO DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. dengan adanya MOU ini, Para Korban Meminta untuk Mengembalikan Dana Dari Awal sebesar Rp. 27 Milliar Kerugian Negara yang dimana kami tidak Menerima Langsung karena sudah diambil Langsung Terdakwa dan Terpidana Dwi Rahayu kemudian Potongan Tiap Bulan dari Tahun 2017 sampai 2025 sebesar Rp. 30 Milliar total Rp. 57 Milliar agar Jampidsus Kejagung dan KPK serta Mabes Polri Mengungkap Kasus Pencucian Uang tersebut yang harus diganti Rugi Kepada Korban Pencucian Uang SK PENSIUN PNS PURWOREJO JAWA TENGAH.
Kesimpulan
Kasus pensiunan ASN Purworejo bukan sekadar sengketa kredit, melainkan dugaan kejahatan korporasi terstruktur yang melibatkan oknum perbankan dan berawal dari proyek fiktif yang ditawarkan Dwi Rahayu. Dengan membawa persoalan ini ke Taspen Pusat dan KPK, para korban berharap keadilan ditegakkan, hak-hak mereka dipulihkan, serta tidak ada lagi korban baru yang jatuh ke dalam praktik serupa.
www.merahputihastacitanews.com