Ribuan calon dokter di Indonesia belum bisa mendapatkan sertifikat profesi dan ijazah dokter karena terganjal batas masa studi dan belum lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). [1, 2]
Penyebab Masalah
- Aturan Masa Studi: Kebijakan yang merujuk pada Permen Dikti Nomor 18 Tahun 2018 membatasi masa studi profesi. Peserta yang melewati batas waktu tersebut kehilangan akses mengikuti atau menyelesaikan ujian kompetensi. [1]
- Belum Lulus Ujian (Retaker): Sebagian besar kendala dialami oleh retaker—calon dokter yang sudah koas dan merampungkan teori, tetapi belum lolos ujian kompetensi akhir (UKMPPD) meski sudah mencoba berulang kali. [1, 2]
- Status Nonaktif: Sejumlah mahasiswa kedokteran terancam putus studi atau statusnya dinonaktifkan karena aturan batas masa kepaniteraan klinik ini. [1, 2]
Dampak dan Respons
- Krisis Nakes: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyoroti persoalan ini karena berdampak pada jumlah tenaga medis di tengah kekurangan dokter nasional. [1, 2]
- Aduan Publik: Ribuan calon dokter dan perwakilan mahasiswa telah mengadu ke Komnas HAM, DPR RI, hingga UGM untuk menuntut evaluasi regulasi dan kepastian hukum. [1, 2, 3]
Pada Tanggal 3 Agustus 2026 Pukul 09.00 wib Para Mahasiswa Kedokteran yang tidak mendapatkan Sertifikat Profesi Kedokteran dari Kementerian Pendidikan Seintek RI dan KKI perwakilan dari seluruh Indonesia 9000 yang telah lulus, namun belum menerima Sertifikat Profesi Kedokteran dan perwakilan ada 32 Orang memberikan Kuasa Kepada Law Firm Reinhard Simanjuntak dan partners agar Sertifikat Profesi Kedokteran dapat dimiliki. Kemudian Adv. REINHARD SIMANJUNTAK, SH, S.PAK, C.F.L.E, C. PS, C. MTr membawa rekan-rekan dokter ke DPR RI bertemu salah seorang Tenaga Ahli DPR RI membahas mekanisme Penyelesaian Tersebut. Kemudian PH. Reinhard Simanjuntak, SH, S.PAK membawa Salah seorang Dokter bertemu Mantan Deputi 2 Kantor Staf Presiden Bapak Sahat Lumban Raja membahas tentang Para Dokter yang sulit menerima Sertifikat Kedokteran dari Kementeriam Pendidokan Seintek. Akhirnya terjawab Sudah denganKebijakan Kepala Staf Presiden memberikan Solusi Para Dokter ada 9000 Dokter bisa dipermudah Sertifikat Profesi dan Spesialis Kedokteran dapat dipermudah karena sangat dibutuhkan Dokter Khusus di daerah Terpencil.



25 Prodi PPDS Baru, Percepat Dokter Spesialis ke DaerahPemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis melalui pengesahan dan serah terima SK Izin Operasional 25 Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) skema Hospital-Based di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU).Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman memimpin Rapat Tingkat Menteri Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk mengawal percepatan program sekaligus mengatasi berbagai hambatan regulasi dan birokrasi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8).Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kekurangan tenaga medis dan mempercepat pemerataan dokter spesialis, khususnya di daerah 3T dan wilayah kepulauan.Melalui koordinasi lintas kementerian, berbagai hambatan dalam pengembangan PPDS berhasil diatasi. Ekosistem pendidikan dokter spesialis diperkuat, akses diperluas, dan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Harapan Para Dokter yang belum mendapatkan Sertifikat Profesi kedokteran ada 9000an Dokter dapat Terselesaikan dengan Pertemuan Khusus Kepala Staf Presiden Ri dan Menteri Kesehatan RI, agar Kebutuhan Pemerintah dalam bidang medis dapat terpenuhi.