
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentag Advokat telah dituang dalam Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan dan Pasa 1 angka 7 telah dijelaskan SOP Advokat dengan Klien tentang Honorarium, dan Pasal 5 Bahwa Advokat Penegak Hukum status Sama dalam Pengadilan dengan Penegak Hukum lainnya, dan Pasal 16 Bahwa Advokat Tidak dapat Dituntun. Dalam Kasus Korban Penipuan 116 orang Pensiun PNS GURU, POLRI DAN TNI dilakukan Terpidana Dwi Rahayu dengan Cara Merayu Para Korban Menjaminkan SK PENSIUN PNS Para Korban di Bank terdiri dari BANK BWS, MANTAP, BTPN, BPD, BRI Lokasi di Purworejo dengan Perjanjian bahwa Korban akan diberikan Imbalan Setiap Bulan Terhadap Kredit Investasi Proyek Fiktif yang ada di Res Area Bandara Yogyakarta, Lahan tersebut Punya Orang lain dengan Cara Menipu Para Kirban seolah-olah Proyek Pemerintah.





Maka Terpidana Mengaku-ngaku Selaku Marketing bank memiliki Proyek Pembangunan Res Area Bandara Yogyakarta membawa Rekan Bang Terdiri Septian Loreno, Budi Cahyo selaku Marketing bank Nama Mereka trrdaftar Matketing Bank. Terpidana membawa SK Pensiun PNS Para Korban 116 Orang Ke Bank terkait untuk dilakukan pencairan 1 hari telah melanggar UU No 10 Tahun 1999 Tentang Perbankan Pasal 8, 9, 28, 29, 49. dimana Pasal 49 Menghapus dan menghilangkan Transaksi pembukuan bisa dipidana. Setelah Pencairan yang di ACC PT. Taspen, Tbk Pusat, Diduga Permainan Data Perbankan dan PT. Taspen jangka 1 hari atau beberapa jam pencairan dana pinjanan ada di rumah Masing-masing korban ada tidak mendatangani Blanko Perjanjian langsung cair disebut “KRINONOLOGI DEELNEMING PERBANKAN”. Pada Saat Penciran Dana Kredit Investasi Proyek Fiktif Korban melakukan Perjanjian Tertulis (Menggunakan PH Baru Law Firn Reinhard Simanjuntak dan Parrners meminta Agar di Waarmeking di Notaris) pada Point 3 dalam Isi Perjanjian Jorban dsn Terpidana yaitu Jika dalam Peminjaman atau Jaminan SK Pensiun tiidak dapat diselesaikan Pinjaman dana di Bank dalam 1 Tahu.n dan SK tidak kembali maka yang memvayar Pinjaman itu dibayar oleh Dwi Rahayu sebagai Terpidana. Setlah 1 Tahun daei Tahun 2019 , pada Tahun 2023 Para Korban Sepakat Melapor Kepolisian Polres Purworejo dan sampai pada Persidangan Serta Putusan Pidana No 135/Pid.B/2023/PN Pwr tidak mendspat keadilan Hingga Putussn 06/Pid.B/2025 /PN Pwr bahwa SK PENSIUN PNS tidak disita sebagai Barang Bukti dsn Disita Dari Bank terkait Penyitasn dari Juru Sits Pengadilan. Sangat disayangkan Penegak Hukum “Tutup Mata” Kemkanisme Kasus ini karena diduga Permainan Hakim terhadap Kasus ini di “setting” Hakim Anshori dan Rekan Hakim. Akhirnya Para Korban Menemukan titik Terang menemukan PH Baru Law Firm Reinhard Simanjuntak dab Partners Dan sekaligus DIRUT PT. MAJU BERSAMA INTETPRETASI dibrrikan Kuasa Penuh oleh Ketua KPDR dan Seluruh anggota 116 Orang.

Setelah diterima Kuasa Penuh Kepada Adv. Reinhard Sìmanjuntak, SH, S.PAK, C.F.L.E, Par, C. PS, C. M.Tr, C. VAM, Maka Tim Law Firm Reinhard Simanjuntak and Partner dan Tim PT. MBI media Online SMMUBA, dan Media Merah Putih Astacita News bergerak langsung Menyurati PRESIDEN RI, KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA, LPSK, PPATK, BPK, MENPANRB, BKN, KOMJSI YUDISIAL, KEJAGUNG, MABES POLRI DA N KASAD TNI AD (Karena Terpidan Ibu Persit), PT TASPEN Hasil Surat yang telah dikerjakan LAW FIRM REINHARD SIMANJUNTAK DAN PARTNER DB MEFIA SMMUBA Serta MPACNews, bahwa PT TASPEN mengundang kuasa hukum dari korban penipuan Dwi Rahayu terdiri dari ketua humas bendahara dan Novi Herawati sebgai sekretaris LF RSP serta yg hadir jg marketing 5 bank dan bidang kuasa PT TASPEN diketuai Head office Bpk Tatan dan Catur. Dr hasil pertemuan pd tgl 28 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB para korban diizinkan utk memblokir rek gaji pensiun mereka yg berhubungan dgn bank kredit investasi proyek fiktif yg 7 thn gajinya dipotong setiap bln 90% inilah hasil pertama LF RSP yg dikuasakan oleh ketua dan anggota KPRD Purworejo.




Pekerjaan selanjutnya yg dikerjakan oleh kuasa LF RSP setelah pemblokiran pd tgl 1 Oktober 2025 dan diterimanya surat tanggapan dr PT TASPEN pd tgl 22 Oktober 2025 kepada Dirut PT MBI sebagai pendiri LF RSP, surat tersebut adalah Novum baru utk mengajukan laporan kepolisian polres purworejo kembali terhadap 2 keputusan sidang pd tgl 19 Februari 2026 melanjutkan laporan polisi saudara Yasmin Istono sebagai ketua paguyuban penipuan terpidana Dwi Rahayu laporan polisi nya terkait tentang penggelapan dan pencucian uang didasari dari nota dinas DPR RI yg diterima atas surat yg dikirim oleh Dirut PT MBI krn sdh 6 bln diblokir oleh PT TASPEN.
Maka Dirut PT MBI dan Pendiri LF RSP melakukan somasi kepada ketua paguyuban Yasmin Istono dan anggota 116 orang yg memutuskan hubungan secara sepihak atas kasus ini tidak sesuai dengan SOP HUKUM terjadinya perbuatan melawan hukum yg dilakukan ketua dan anggota2nya 116 orang wanprestasi diduga penggelapan atas jasa honorarium yg melanggar uud no 18 thn 2023 tentang advokat pasal 1 angka 7.Jasa Hukum/Honorarium dan biaya operasional itu berbeda krn telah dituangkan bunyi surat perjanjian bersama pada Tanggal 4 July 2025 dilakukan antara Dirut PT MBI dan ketua serta anggota 116 orang bahwa yang telah dikerjakan sudah mencapai 90 ℅ dan 10 persen adalah Persidangan di Pengadilan Negeri Purworejo Penyitaan Barang Bukti SK dan Angsuran Kredit Investasi Fiktif dari Bank.
Karena itu kami dari PT MBI Media Online Suara Masyarakat Muba dan pendiri LF RSP telah melakukan Somasi kepada seluruh korban pensiunan PNS 116 orang yang diketahui oleh tembusan DPRD, Bupati, dan Kapolres Purworejo, jika tdk ada penyelesaian secara kekeluargaan maka kami akan menempuh jalur hukum kepada kepolisian.
Dengan adanya tindakan pemutusan sepihak seperti ini diduga terjadinya kriminologi viktim Deelneming ekonomi perbankan yg dilakukan terpidana dan korban.karena dalam hal ini sesuai dengan kode DIFA 4414 dan LAKIP BUMN bahwa asuransi dan gaji pensiun sudah mekanisme dan aturan mainnya.